Human Rights Alert

 Aksi mahasiswa di Indonesia terkait politik dari era Presiden Sukarno sampai Jokowi dan Prabowo. Aksi mahasiswa di Indonesia telah menjadi bagian penting dari proses demokrasi di negara ini. Sejak era Presiden Sukarno, mahasiswa telah berperan aktif dalam mengkritik kebijakan pemerintah dan menuntut perubahan. Belum lama ini di era pemerintahan Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran, telah terjadi berbagai demonstrasi, termasuk aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap". Aksi ini sangat besar, meskipun tidak mendapat liputan yang memadai dari media, khususnya televisi nasional. Unjuk rasa Indonesia Gelap bukan hanya dilakukan para mahasiswa di berbagai daerah, melainkan juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk ibu-ibu atau sering disebut emak-emak.  Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap (Image: medcom.id) Adalah menarik untuk menyimak aksi mahasiswa dari era Presiden Sukarno sampai presiden yang sekarang. Berikut ini cuplikannya:  Era Presiden Sukar...

   Setelah memangkas jumlah Kementerian, Pemerintah Vietnam akan membebaskan para siswa sekolah negeri, yaitu mulai dari tingkat prasekolah sampai sekolah menengah atas di seluruh wilayah. Program penting ini diumumkan oleh Biro Politik Vietnam dan berlaku mulai September 2025. Ternyata sejumlah daerah, termasuk Qung Ninh, Hi Phòng, Yên Bái, Qung Nam, Khánh Hòa, à Nng, Bà Ra - Vng Tàu, Bình Dng, dan Long An, sudah lebih dulu membebaskan biaya sekolah bagi siswa. Sementara itu menurut beritaja.com (1 Maret 2025), bahwa siswa prasekolah sudah mendapatkan pembebasan biaya sekolah sejak 1 September 2024, sebagaimana diatur dalam Keputusan Pemerintah No.81. Suasana kelas di sebuah sekolah di Vietnam (Image: malanginspirasi.com) Kebijakan progresif tersebut menandai pencapaian krusial dalam upaya negara untuk memperluas akses pendidikan dan mengurangi beban finansial bagi keluarga di negara tetangga Indonesia tersebut. Bahwa Biro Politik diwartakan telah menugaskan Komite Partai Pem...

 Terkait polemik pagar laut misterius di pesisir Tangerang, sampai hari ini juga masih menjadi tanda tanya tentang siapa pemilik pagar bambu yang panjangnya lebih dari 30-kilometer tersebut, dan siapa yang memerintahkan pemasangan pagar bambu, yang ternyata sangat merugikan para nelayan. Anggota Komisi IV DPR RI seperti Daniel Johan bahkan menyebut bahwa negara akan dirugikan triliunan rupiah akibat pagar laut tersebut.  Daniel Johan dari Fraksi PKB kepada wartawan mengatakan pada 18 Januari 2025 lalu mengatakan bahwa,  "Alhamdulillah pemerintah melalui TNI sudah bertindak tegas, selama tidak ada izin memang harus dibongkar apalagi mengganggu aktivitas nelayan dan berdampak terhadap lingkungan alam,"  Daniel kemudian menegaskan kembali pada sidang di DPR RI hari ini, 23 Januari 2025, bahwa pelaku dan siapa pemilik pagar bambu tersebut agar diusut tuntas karena telah melanggar UU No. 1/2024. Karena itu Daniel Johan  mendorong pihak yang membuat pagar laut ilegal ...

 Setelah menjadi polemik berhari-hari, akhirnya pagar misterius yang terbuat dari bambu dibongkar oleh TNI AL bersama para nelayan. Pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilo meter itu menjadi bahan perbincangan di berbagai televisi nasional, media online, koran dan heboh di media sosial. Pagar laut itu telah menghambat mata pencaharian para nelayan, sehingga penghasilan nelayan menurun drastis karena ikan yang bisa ditangkap tidak seperti biasanya.  Menurut Brigjen Mar Harry Indarto  Komandan Pangkatan Utama TNI AL (Danlantamal) III menjelaskan bahwa perintah pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025), merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Brigjen Harry juga menjelaskan, TNI AL dikerahkan untuk mencabut pagar yang sempat menjadi sorotan para pengamat politik, pegiat lingkungan hidup dan warganet begitu pula di kalangan para nelayan.  Pagar Misterius di Laut Banten akhirnya dicabut (Image: money...

  Menyingkap Tabir Korupsi di Balik Kekuasaan Jika ada berita tentang terjadinya indikasi korupsi atau sidang pengadilan tentang kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara, anggota DPR, dan pihak terkait, masyarakat kadang kala hanya bisa geram, marah dan kesal karena uang pajak yang mereka bayar ternyata dicuri dalam jumlah masif.  Apakah korupsi selalu terkait dengan uang saja? Foto ilustrasi seorang tokoh politik bersama pejabat dan oligarki.  Definisi Korupsi Korupsi berasal dari kata Latin "corruptio" yang berarti kebusukan atau kerusakan. Dalam konteks politik dan hukum, korupsi merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang merugikan kepentingan publik. Bentuk-Bentuk Korupsi Korupsi tidak hanya terkait dengan uang, tetapi juga dapat berupa: Penyuapan: memberikan atau menerima uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan. Nepotisme: memberikan keuntungan atau kedudukan kepada keluarga atau teman....

 Pada Pemilihan Umum Presiden 2019 antara patahana Joko Widodo alias Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Sebagaimana diketahui, yang digadang-gadang sebagai cawapres saat itu adalah Mahfud MD, namun batal pada saat-saat akhir, dan ini mengejutkan para pengamat politik maupun masyarakat.  Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi yang berjalan sangat kompetitif, apalagi Jokowi adalah patahana saat itu. Saat itu lawannya adalah pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang ketika itu mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Akhirnya pasangan Jokowi Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres, meskipun sempat terjadi sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi.  Jokowi mengenakan busana adat Jawa pada sebuah acara (Image: kabar24.bisnis.com) Ternyata Pilpres 2019 menyisakan sebuah kasus yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Semarang. Menurut kompas.com, sidang ini merupakan  kasus dugaan korupsi di DJKA atau Direktorat Jende...

  Ahok dan Anies Baswedan dalam Sejarah Politik Indonesia:  Pengaruh pada Demokrasi Pada sebuah acara kumpul-kumpul para mantan Gubernur DKI Jakarta di awal tahun baru, selain Fauzi Bowo alias Foke,   Sutiyoso alias Bang Yos, hadir pula Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Yang membuat terkejut media dan pengamat politik adalah karena Ahok dan Anies duduk berdampingan di kursi barisan depan bersama para mantan gubernur lainnya. Sementara itu, Joko Widodo, mantan Presiden yang juga mantan Gubernur tidak muncul di acara tersebut. Pertemuan tersebut berlangsung meriah di Balai Kota Jakarta (31/12/2024) Setelah pertemuan tersebut, baik Anies maupun Ahok mengatakan bahwa akan ada kejutan bulan depan (maksudnya Januari 2025). Apa kejutan yang dimaksud? Sambil menantikan kejutan mereka, baik Ahok maupun Anies merupakan tokoh utama politik Jakarta kontemporer yang mewarnai sejarah politik Indonesia.  Penampilan ceria Anies Baswedan dan Ahok bersama Djarot ...

  Sejarah Berdirinya PDI-P dan Tantangan Dari Era Orde Baru  Hingga Pasca Reformasi 1998 Ada banyak ulasan dan berita di media online maupun televisi nasional bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P sedang digoyang pihak-pihak tertentu. Jika menengok sejarah politik Indonesia, khususnya dari era orde baru - pemerintahan Presiden Suharto - PDI-P sejak sebelum dan sesudah didirikan oleh Megawati Sukarno Putri, partai yang terkenal sebagai partai wong cilik ini sudah biasa digoyang, namun disayang oleh para simpatisan dan anggotanya yang tersebar luas dari kota besar sampai kecamatan, desa dan dusun terpencil.  Adalah menarik untuk mengetahui bagaimana sejarah PDI Perjuangan dengan segala dinamikanya dari era pemerintahan Presiden Suharto, jaman reformasi, sampai saat ini, bukan hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan bagaimana prospek PDI-P pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.  Jokowi, Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subiant...

 Pramono Anung pemenang Pilkada Jakarta 2024 sebelumnya mengatkan bahwa akan melakukan kunjungan ke Kampung Bayam dan Kampung Akuarium setelah dilantik. Selain itu Pramono Bersama Rano Karno juga tengah menyiapkan tim transisi untuk mempersiapkan 100 hari pertamanya sebagai orang nomor satu di Jakarta. Alasan Pramono membentuk tim transisi adalah fokus bekerja demi memenuhi sejumlah janji politiknya selama masa kampanye Pilkada 2024. Hal itu diungkap Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno. Menurutnya, tim tersebut sedang disiapkan dan akan diumumkan ke publik pada saat yang tepat. Sebagaimana dilaporkan berita online CNNIndonesia.com, Iwan Tarigan, Juru Bicara Tim Pemenangan Mas Pram Bang Doel ini menyatakan bahwa, "Mas Pram dan Bang Doel sampai saat ini baru akan membentuk tim transisi. Tim ini berisikan orang-orang yang selama ini membantu Mas Pram dan Bang Doel," Lebih lanjut Iwan mengatakan pula bahwa anggota tim transisi adalah orang-orang yang tahu ca...

  Megawati Ketum PDI-P Bilang Begini Pada Presiden Prabowo Soal Makan Gizi Gratis Pada Pilpres 2024 yang lalu Prabowo Subianto sebagai Capres kala itu menjanjikan makan siang gratis untuk para pelajar di seluruh Indonesia. Tujuannya agar anak-anak Indonesia mendapat gizi dan nutrisi yang memadai demi tumbuh kembang dan membantu kecerdasan mereka. Sering pula dilakukan uji coba makan gratis, yang akhirnya disebut sebagai makan gizi gratis di berbagai sekolah dan pesantren. Prabowo menganggarkan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Program ini direncanakan untuk dieksekusi pada Januari 2025. Namun, sebelum makan gizi gratis itu terlaksana, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa karena terbatasnya anggaran, akhirnya anak-anak Indonesia akan diberikan makan siang gratis dengan anggaran sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per anak per hari. Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subianto sedang masak bersama. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu (Image: kumparan.com)  Keputus...

  Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, meskipun akhirnya yang dikenai PPN 12 persen adalah barang-barang mewah. Berbeda dengan pemerintah Indonesia, anggota ASEAN lainnya, Vietnam melakukan pemangkasan PPN untuk mendukung bisnis dan mendorong produksi dalam negeri serta meningkatkan konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Apa dampak naik dan turunnya PPN bagi negara dan masyarakat?  Dilansir dari Vietnam Plus pada Senin (9/12/2024), PPN di Vietnam akan turun menjadi 8 persen dari 10 persen sampai dengan Juni 2025. Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% ke 8% hingga Juni tahun 2025. Keputusan penting ini telah disetujui Parlemen Vietnam. Menurut berita online idxchannel.com (9/12/2024) pemangkasan PPN oleh pemerintah Vietnam ini telah dijalankan sejak Januari 2024. B...

  Mahkamah Konstitusi akan direpotkan dengan banyaknya gugatan atau permohonan sengketa Pilkada Serentak 2024, yang didominasi gugatan dari pasangan calon bupati dan walikota. Gugatan yang paling banyak diulas di televisi nasional, media online dan podcast adalah rencana tim hukum RIDO, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, yang didukung 15 partai ini alias KIM Plus. Berbagai media online juga mewartakan gugatan dari Edy Rahmayadi Mantan Gubernur Sumatera Utara yang berpasangan dengan Hasan Basri pada Pilkada Sumut. Edy-Hasan menggugat kemenangan pasangan Bobby, menantu mantan Presiden Jokowi yang berpasangan dengan Surya, politisi dari partai Golkar. Edy Rahmayadi, Jokowi dan Bobby  Nasution (Image: tempo.co) Pasangan Edy-Hasan terdaftar sebagai pemohon dalam gugatan tersebut Sementara itu, kuasa hukum Pemohon ialah Yance Aswin, Abd Manan, Bonanda Japatani Siregar. Mereka telah resmi mengajukan gugatan ke MK. Mereka mendaftarkan gugatan pada hari Sel...

 Di tengah semangatnya tim RIDO atau pasangan calon Ridwan Kamil Suswono yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena mempermasalahkan formular C6 yang dianggap tidak terdistribusi, Bima Arya Sugiarto, mantan Walikota Bogor, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa hasil Pilgub Jakarta 2024 tetap sah meskipun tingkat partisipasi pemilih jeblok. Berdasarkan catatan KPU Jakarta, tingkat golput dalam Pilgub Jakarta sekitar 42 persen. Sebagaimana dilaporkan media online tempo.co (10/12/2024), Bima Arya menegaskan kepada media bahwa, "Ya tetap saja itu valid, legitimasi berikutnya adalah legitimasi dalam hal kinerja pemerintahan," Pernyataan itu dicatat oleh media setelah Bima Arya rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024. Bima Arya, mantan Walikota Bogor, kini Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabinet Prabowo Subianto (arahkita.com) Lebih lanjut ...

  Praktik Standar Ganda Negara-Negara Maju dalam Reaksi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Berbagai Negara   Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal, namun dalam praktiknya, reaksi negara-negara maju terhadap pelanggaran HAM seringkali diwarnai oleh kepentingan politik dan ekonomi, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai standar ganda.  Standar ganda ini terlihat ketika negara-negara maju menunjukkan perbedaan sikap atau tindakan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara berdasarkan hubungan politik dan ekonominya dengan negara tersebut. Berikut adalah beberapa contoh yang menggambarkan praktik standar ganda dalam kebijakan luar negeri negara-negara maju. Warga dunia berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi di berbagai bidang dan aspek kehidupan (Image: unesco.org)   Contoh Kasus 1: China dan Arab Saudi China China sering menjadi sorotan internasional karena pelanggaran HAM, terutama te...

  Dari Suara ke Aksi: Kebebasan Ekspresi dalam Demokrasi Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Konteks Negara Demokrasi Apakah Indonesia sudah termasuk sebagai negara yang memenuhi kriteria sebagai negara yang menjalankan kaidah-kaidah demokrasi? Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan pilar utama dalam negara demokrasi. Konsep ini tidak hanya menjadi bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang terbuka, dinamis, dan toleran. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi kaitan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan konsep negara demokrasi, serta melihat bagaimana penerapan kebebasan ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan mengemukakan pendapat dan ekspresi adalah pilar demokrasi selain kebebasan pers dan penegakan hukum atau pemilihan umum secara langsung (Image: fisip.umsu.ac.id)   Definisi dan Asal Usul Kebebasan Berpendapat dan Bereksprsi Kebebasan berpendapat dan be...

  Dampak Standar Ganda Negara-negara Besar dalam Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Negara-negara besar seringkali memproklamirkan diri sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Mereka mengadvokasi kebebasan, keadilan, dan hak-hak individu di forum internasional, menjadikannya sebagai landasan moral dalam kebijakan luar negeri mereka. Namun, terdapat fenomena standar ganda ketika pelanggaran HAM terjadi di negara-negara sekutu atau sahabat terdekat mereka. Sikap ambigu dan inkonsisten ini menimbulkan berbagai dampak negatif baik di kancah internasional maupun domestik.   Fenomena Standar Ganda Standar ganda terjadi ketika negara-negara besar menerapkan kebijakan atau sikap yang berbeda terhadap pelanggaran HAM tergantung pada hubungan diplomatik dan kepentingan strategis mereka. Misalnya, negara besar mungkin mengutuk pelanggaran HAM di negara-negara yang dianggap musuh atau tidak bersahabat, namun bersikap diam atau bahkan mendukung sekutunya yang ...