Vietnam Pangkas PPN dari 10 Persen Menjadi 8 Persen. Begini Alasannya

 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, meskipun akhirnya yang dikenai PPN 12 persen adalah barang-barang mewah.

Berbeda dengan pemerintah Indonesia, anggota ASEAN lainnya, Vietnam melakukan pemangkasan PPN untuk mendukung bisnis dan mendorong produksi dalam negeri serta meningkatkan konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Apa dampak naik dan turunnya PPN bagi negara dan masyarakat? 

Dilansir dari Vietnam Plus pada Senin (9/12/2024), PPN di Vietnam akan turun menjadi 8 persen dari 10 persen sampai dengan Juni 2025.

Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% ke 8% hingga Juni tahun 2025. Keputusan penting ini telah disetujui Parlemen Vietnam.

Menurut berita online idxchannel.com (9/12/2024) pemangkasan PPN oleh pemerintah Vietnam ini telah dijalankan sejak Januari 2024. Bahwa kebijakan ini akan dievaluasi setiap enam bulan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menggenjot ekonomi dan mendorong belanja rumah tangga. Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025. Sebagaimana diketahui Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Menarik untuk diketahui bahwa barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan tetap menikmati tarif 8% selama enam bulan kedepan. Pengurangan PPN tidak berlaku untuk sekuritas, real estat, perbankan, Batubara, telekomunikasi, informasi dan teknologi, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Menurut Vietnam News yang melansir pernyataan Dinh Trong Thinh, pakar ekonomi Vietnam menyatakan bahwa, "Perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang,"

Sementara itu Kementerian Keuangan Vietnam memprediksi bahwa pemangkasan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran Negara sekitar 26,1 triliun dong (Rp 16 triliun) pada paruh pertama tahun 2025. Namun, hal itu akan membantu meningkatkan produksi dan bisnis, maupun konsumsi masyarakat, yang juga akan menciptakan pendapatan untuk anggaran Negara.

Informasi aktual lainnya silahkan klik pada link berikut ini:

BERITA DAN INFORMASI MENARIK LAINNYA.