Alasan Edy Rahmayadi Gugat Kemenangan Bobby Nasution ke Mahkamah Konstitusi

 Mahkamah Konstitusi akan direpotkan dengan banyaknya gugatan atau permohonan sengketa Pilkada Serentak 2024, yang didominasi gugatan dari pasangan calon bupati dan walikota. Gugatan yang paling banyak diulas di televisi nasional, media online dan podcast adalah rencana tim hukum RIDO, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, yang didukung 15 partai ini alias KIM Plus.

Berbagai media online juga mewartakan gugatan dari Edy Rahmayadi Mantan Gubernur Sumatera Utara yang berpasangan dengan Hasan Basri pada Pilkada Sumut. Edy-Hasan menggugat kemenangan pasangan Bobby, menantu mantan Presiden Jokowi yang berpasangan dengan Surya, politisi dari partai Golkar.


Pasangan Edy-Hasan terdaftar sebagai pemohon dalam gugatan tersebut Sementara itu, kuasa hukum Pemohon ialah Yance Aswin, Abd Manan, Bonanda Japatani Siregar. Mereka telah resmi mengajukan gugatan ke MK. Mereka mendaftarkan gugatan pada hari Selasa, 10 Desember 2024.

  Menurut catatan berita online Bisnis, tertanggal 11 Desember 2024 KPU Sumatra Utara menetapkan Bobby Nasution yang berpasangan dengan politikus Golkar, Surya sebagai pemenang Pilkada 2024. Pasangan yang diusung koalisi jumbo itu memperoleh suara sebanyak 3.645.611.

Sedangkan pasangan PDI Perjuangan Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala memperoleh suara sebanyak 2.009.311.

Menurut laporan berita online kumparan.com (11/12/2024) alasan tim hukum Edy-Hasan mengajukan gugatan ke MK adalah dinilai ada keterlibatan partai cokelat atau sering disebut ‘parcok”. Istilah Parcok ini sering dikaitkan dengan oknum kepolisian.

Yance Aswin Ketua Hukum Edy-Hasan saat diwawancarai media di Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 11 Desember 2024 mengatakan bahwa, "Yang pertama adanya upaya-upaya dari parcok tadi, partai cokelat tadi. Partai cokelat itu bisa kita sampaikan dan kita uraikan dalam permohonan kita, itu ada di situ unsur Polri, ASN, dan kejaksaan yang ikut terlibat cawe-cawe dalam Pilkada Sumut,"

 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bima Arya, Wamendagri Ungkap Soal Legitimasi Hasil Pilkada Jakarta 2024

Image
 Di tengah semangatnya tim RIDO atau pasangan calon Ridwan Kamil Suswono yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena mempermasalahkan formular C6 yang dianggap tidak terdistribusi, Bima Arya Sugiarto, mantan Walikota Bogor, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa hasil Pilgub Jakarta 2024 tetap sah meskipun tingkat partisipasi pemilih jeblok. Berdasarkan catatan KPU Jakarta, tingkat golput dalam Pilgub Jakarta sekitar 42 persen. Sebagaimana dilaporkan media online tempo.co (10/12/2024), Bima Arya menegaskan kepada media bahwa, "Ya tetap saja itu valid, legitimasi berikutnya adalah legitimasi dalam hal kinerja pemerintahan," Pernyataan itu dicatat oleh media setelah Bima Arya rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024. Bima Arya, mantan Walikota Bogor, kini Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabinet Prabowo Subianto (arahkita.com) Lebih lanjut ...
Read more

Megawati Ketum PDI-P Bilang Begini Pada Presiden Prabowo Soal Makan Gizi Gratis

Image
  Megawati Ketum PDI-P Bilang Begini Pada Presiden Prabowo Soal Makan Gizi Gratis Pada Pilpres 2024 yang lalu Prabowo Subianto sebagai Capres kala itu menjanjikan makan siang gratis untuk para pelajar di seluruh Indonesia. Tujuannya agar anak-anak Indonesia mendapat gizi dan nutrisi yang memadai demi tumbuh kembang dan membantu kecerdasan mereka. Sering pula dilakukan uji coba makan gratis, yang akhirnya disebut sebagai makan gizi gratis di berbagai sekolah dan pesantren. Prabowo menganggarkan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Program ini direncanakan untuk dieksekusi pada Januari 2025. Namun, sebelum makan gizi gratis itu terlaksana, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa karena terbatasnya anggaran, akhirnya anak-anak Indonesia akan diberikan makan siang gratis dengan anggaran sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per anak per hari. Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subianto sedang masak bersama. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu (Image: kumparan.com)  Keputus...
Read more

Vietnam Pangkas PPN dari 10 Persen Menjadi 8 Persen. Begini Alasannya

Image
  Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, meskipun akhirnya yang dikenai PPN 12 persen adalah barang-barang mewah. Berbeda dengan pemerintah Indonesia, anggota ASEAN lainnya, Vietnam melakukan pemangkasan PPN untuk mendukung bisnis dan mendorong produksi dalam negeri serta meningkatkan konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Apa dampak naik dan turunnya PPN bagi negara dan masyarakat?  Dilansir dari Vietnam Plus pada Senin (9/12/2024), PPN di Vietnam akan turun menjadi 8 persen dari 10 persen sampai dengan Juni 2025. Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% ke 8% hingga Juni tahun 2025. Keputusan penting ini telah disetujui Parlemen Vietnam. Menurut berita online idxchannel.com (9/12/2024) pemangkasan PPN oleh pemerintah Vietnam ini telah dijalankan sejak Januari 2024. B...
Read more