Terungkap Praktik Standar Ganda Negara-Negara Maju dalam Reaksi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Berbagai Negara

 Praktik Standar Ganda Negara-Negara Maju dalam Reaksi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Berbagai Negara

 Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal, namun dalam praktiknya, reaksi negara-negara maju terhadap pelanggaran HAM seringkali diwarnai oleh kepentingan politik dan ekonomi, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai standar ganda. 

Standar ganda ini terlihat ketika negara-negara maju menunjukkan perbedaan sikap atau tindakan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara berdasarkan hubungan politik dan ekonominya dengan negara tersebut. Berikut adalah beberapa contoh yang menggambarkan praktik standar ganda dalam kebijakan luar negeri negara-negara maju.

Warga dunia berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi di berbagai bidang dan aspek kehidupan (Image: unesco.org)

 Contoh Kasus 1: China dan Arab Saudi

China

China sering menjadi sorotan internasional karena pelanggaran HAM, terutama terkait dengan perlakuan terhadap etnis Uighur di Xinjiang dan represi terhadap protes pro-demokrasi di Hong Kong. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, kerap mengkritik China secara terbuka dan memberlakukan sanksi terhadap pejabat dan entitas China yang dianggap bertanggung jawab. Namun, reaksi ini sering dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Misalnya, beberapa negara Eropa yang memiliki hubungan dagang besar dengan China cenderung lebih berhati-hati dalam mengkritik Beijing secara terbuka.

 Arab Saudi

Sementara itu, pelanggaran HAM di Arab Saudi, termasuk pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan represi terhadap aktivis hak-hak perempuan, sering mendapatkan reaksi yang lebih lemah dari negara-negara maju. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memiliki hubungan strategis dan ekonomi yang kuat dengan Arab Saudi, terutama dalam hal minyak dan keamanan regional. Akibatnya, meskipun ada kecaman, langkah-langkah konkret seperti sanksi ekonomi atau diplomatik jarang diterapkan sekeras seperti yang dilakukan terhadap China.

 Contoh Kasus 2: Israel dan Palestina vs. Iran

Israel dan Palestina

Israel sering dikritik atas kebijakannya terhadap Palestina, termasuk pembangunan permukiman di Tepi Barat dan operasi militer di Gaza. Namun, reaksi internasional terhadap Israel cenderung terpolarisasi. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, sering memberikan dukungan kuat kepada Israel, sementara mengabaikan atau meremehkan pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh organisasi internasional. Bantuan militer dan dukungan politik dari negara-negara maju kepada Israel seringkali berlanjut meskipun ada kritik internasional.

 Iran

Sebaliknya, Iran sering menjadi sasaran sanksi keras dan tekanan diplomatik oleh negara-negara Barat karena pelanggaran HAM, termasuk penindasan terhadap demonstrasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Kepentingan geopolitik dan ancaman yang dirasakan terhadap sekutu Barat di Timur Tengah, seperti Israel dan Arab Saudi, membuat negara-negara maju lebih cepat bertindak tegas terhadap Iran.

 Contoh Kasus 3: Myanmar vs. Venezuela

Myanmar

Krisis Rohingya di Myanmar, di mana minoritas Muslim Rohingya mengalami penindasan dan pengusiran massal, mendapatkan perhatian internasional yang besar. Namun, reaksi dari negara-negara maju bervariasi. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap militer Myanmar, tetapi beberapa negara tetangga dan mitra dagang utama, seperti India dan China, menunjukkan sikap yang lebih lunak karena kepentingan strategis di kawasan.

 Venezuela

Pelanggaran HAM di Venezuela, termasuk penindasan terhadap oposisi politik dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, telah memicu sanksi ekonomi dan diplomatik dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Namun, sanksi ini seringkali juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, mengingat sikap anti-Barat dari pemerintah Venezuela. Reaksi keras terhadap Venezuela kontras dengan pendekatan lebih lunak terhadap negara-negara dengan pelanggaran HAM yang serupa tetapi memiliki hubungan ekonomi atau politik yang lebih menguntungkan.

 Kesimpulan

Praktik standar ganda dalam reaksi negara-negara maju terhadap pelanggaran HAM menunjukkan bagaimana kepentingan politik dan ekonomi seringkali mendikte kebijakan luar negeri. Meski negara-negara maju menyuarakan komitmen terhadap nilai-nilai HAM, tindakan mereka sering kali mencerminkan prioritas strategis daripada prinsip moral yang konsisten. Ini menggarisbawahi kompleksitas hubungan internasional di mana idealisme dan realpolitik saling berbenturan, menciptakan dinamika yang tidak selalu adil bagi korban pelanggaran HAM di seluruh dunia.

 

 Image Source:

UNESCO and Human Rights | UNESCO