Dampak Kebijakan Jokowi Terkait Freeport Dari Sudut Politik, Ekonomi & Sosial
Banyak pihak yang terkejut ketika Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang tidak pernah berani dilakukan oleh rezim pemerintahan sebelumnya dari era Suharto sampai jaman Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, yaitu meningkatkan kompisisi saham pemerintah Indonesia di PT. Freeport Indonesia.
Sampai dua periode pemerintahan Presiden SBY, saham pemerintah RI hanya 9,36 persen. Sementara itu pemegang saham lainnya adalah dimiliki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX), yang memiliki saham mayoritas sebesar 90,64%. Presiden Jokowi kemudian membentuk tim untuk melakukan negosiasi agar Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas.
Setelah dilakukan negosiasi yang cukup panjang, pada Desember 2018, pemerintah Indonesia berhasil membeli saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% sehingga saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi sekitar 60,63%.
Sebagaimana diketahui PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang didirikan ketika Jenderal Suharto baru memulai menjabat sebagai Presiden. Bidang usaha PT. Freeport adalah tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua, Indonesia.
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mengambil langkah pengambilalihan saham di Freeport untuk beberapa alasan, yaitu antara lain:
Keadilan bagi Indonesia: Freeport telah mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia selama lebih dari 50 tahun tanpa memberikan kontribusi yang cukup bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Kontrol atas sumber daya alam: Pemerintah ingin memiliki kendali penuh atas sumber daya alam Indonesia, terutama tambang emas dan tembaga yang merupakan sumber daya yang berharga dan strategis. Dengan mengambil alih mayoritas saham Freeport, pemerintah dapat mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan nasional.
Peningkatan pendapatan negara: Dengan memiliki saham mayoritas di Freeport, pemerintah dapat mengambil keuntungan langsung dari kegiatan tambang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sektor minyak dan gas.
Memperkuat industri nasional: Dengan mengambil alih saham Freeport, pemerintah dapat memperkuat industri pertambangan nasional dan meningkatkan kompetensi industri dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga berharap dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan tambang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Secara keseluruhan, pengambilalihan saham mayoritas PT. Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia pada era Presiden Jokowi adalah langkah strategis untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Kebijakan berani oleh Presiden Jokowi ini bukan hanya mempunyai tujuan ekonomi dan politik, melainkan pula bagian dari semangat untuk menjaga hak asasi manusia Indonesia, yaitu keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Dampak langsung yang diinginkan Presiden Jokowi adalah kesejahteraan bagi warga Papua yang ada disekitar tambang Freeport.
Lalu, apa dampak politik dan ekonomi setelah Presiden Jokowi mengambil alih mayoritas saham freeport?
Pengambilalihan saham mayoritas PT Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki dampak yang signifikan baik dalam aspek politik maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak politik dan ekonomi yang terjadi setelah pengambilalihan Freeport oleh pemerintah Indonesia:
Dampak politik:
Meningkatkan kedaulatan nasional: Pengambilalihan saham Freeport oleh pemerintah Indonesia meningkatkan kedaulatan nasional terhadap sumber daya alam yang strategis dan bernilai tinggi di Indonesia.
Memperkuat posisi pemerintah dalam negosiasi dengan perusahaan asing: Dalam negosiasi dengan perusahaan asing seperti Freeport, pemerintah Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat karena memiliki kendali penuh atas sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Membuktikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat: Langkah pengambilalihan Freeport menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia, terutama dalam memperoleh manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Dampak ekonomi:
Meningkatkan pendapatan negara: Dengan memiliki saham mayoritas di Freeport, pemerintah Indonesia dapat mengambil keuntungan langsung dari kegiatan tambang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sektor minyak dan gas.
Peningkatan investasi dalam sektor pertambangan: Dengan pengambilalihan Freeport, pemerintah Indonesia dapat memperkuat industri pertambangan nasional dan meningkatkan kompetensi industri dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan daya saing industri pertambangan Indonesia dan meningkatkan investasi dalam sektor ini.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi: Kegiatan tambang yang dilakukan oleh Freeport dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah sekitar tambang.
Secara keseluruhan, pengambilalihan saham mayoritas PT. Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia memiliki dampak positif dalam meningkatkan kedaulatan nasional, memperkuat industri pertambangan, meningkatkan pendapatan negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kebijakan lanjutan dari Presiden Jokowi adalah mewajibkan PT. Freeport untuk membangun smelter untuk mengolah hasil tambang, sehingga mempunyai dampak lebih luas, yaitu penyerapan tenaga kerja, menambah sumber pendapatan pajak, yang hanya terjadi kalau hasil tambang tidak hanya dieksport dalam bentuk bahan mentah saja.
Karena itulah Presiden Jokowi kembali mengambil kebijakan berani, yatiu hilirisasi hasil tambang atau sumber daya alam, bukan hanya emas dan nikel, melainkan juga bauksit.
Yang menarik adalah pernyataan Presiden Jokowi yang menyentil para bakal calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres 2024 supaya berani untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi hasil tambang, sehingga Indonesia akan mengekspor bahan jadi atau minimal setengah jadi.
Comments