Human Rights Alert

  Menyingkap Tabir Korupsi di Balik Kekuasaan Jika ada berita tentang terjadinya indikasi korupsi atau sidang pengadilan tentang kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara, anggota DPR, dan pihak terkait, masyarakat kadang kala hanya bisa geram, marah dan kesal karena uang pajak yang mereka bayar ternyata dicuri dalam jumlah masif.  Apakah korupsi selalu terkait dengan uang saja? Foto ilustrasi seorang tokoh politik bersama pejabat dan oligarki.  Definisi Korupsi Korupsi berasal dari kata Latin "corruptio" yang berarti kebusukan atau kerusakan. Dalam konteks politik dan hukum, korupsi merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang merugikan kepentingan publik. Bentuk-Bentuk Korupsi Korupsi tidak hanya terkait dengan uang, tetapi juga dapat berupa: Penyuapan: memberikan atau menerima uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan. Nepotisme: memberikan keuntungan atau kedudukan kepada keluarga atau teman....

  Ahok dan Anies Baswedan dalam Sejarah Politik Indonesia:  Pengaruh pada Demokrasi Pada sebuah acara kumpul-kumpul para mantan Gubernur DKI Jakarta di awal tahun baru, selain Fauzi Bowo alias Foke,   Sutiyoso alias Bang Yos, hadir pula Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Yang membuat terkejut media dan pengamat politik adalah karena Ahok dan Anies duduk berdampingan di kursi barisan depan bersama para mantan gubernur lainnya. Sementara itu, Joko Widodo, mantan Presiden yang juga mantan Gubernur tidak muncul di acara tersebut. Pertemuan tersebut berlangsung meriah di Balai Kota Jakarta (31/12/2024) Setelah pertemuan tersebut, baik Anies maupun Ahok mengatakan bahwa akan ada kejutan bulan depan (maksudnya Januari 2025). Apa kejutan yang dimaksud? Sambil menantikan kejutan mereka, baik Ahok maupun Anies merupakan tokoh utama politik Jakarta kontemporer yang mewarnai sejarah politik Indonesia.  Penampilan ceria Anies Baswedan dan Ahok bersama Djarot ...

  Dari Suara ke Aksi: Kebebasan Ekspresi dalam Demokrasi Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Konteks Negara Demokrasi Apakah Indonesia sudah termasuk sebagai negara yang memenuhi kriteria sebagai negara yang menjalankan kaidah-kaidah demokrasi? Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan pilar utama dalam negara demokrasi. Konsep ini tidak hanya menjadi bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang terbuka, dinamis, dan toleran. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi kaitan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan konsep negara demokrasi, serta melihat bagaimana penerapan kebebasan ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan mengemukakan pendapat dan ekspresi adalah pilar demokrasi selain kebebasan pers dan penegakan hukum atau pemilihan umum secara langsung (Image: fisip.umsu.ac.id)   Definisi dan Asal Usul Kebebasan Berpendapat dan Bereksprsi Kebebasan berpendapat dan be...

  Banyak pihak yang terkejut ketika Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang tidak pernah berani dilakukan oleh rezim pemerintahan sebelumnya dari era Suharto sampai jaman Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, yaitu meningkatkan kompisisi saham pemerintah Indonesia di PT. Freeport Indonesia. Sampai dua periode pemerintahan Presiden SBY, saham pemerintah RI hanya 9,36 persen. Sementara itu pemegang saham lainnya adalah dimiliki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX), yang memiliki saham mayoritas sebesar 90,64%. Presiden Jokowi kemudian membentuk tim untuk melakukan negosiasi agar Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas.  Setelah dilakukan negosiasi yang cukup panjang, pada Desember 2018, pemerintah Indonesia berhasil membeli saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% sehingga saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi sekitar 60,63%. Sebagaimana diketahui PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang didi...