Dampak Kebijakan Jokowi Terkait Freeport Dari Sudut Politik, Ekonomi & Sosial
![Image](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7w14Vz1IOn-lGi1_Nol269JAdpk4tc-2I9WFczXp1xndjFYTa401UImOowgPP8kMlLyrx9aAb41bCnIUx4C_mrQyuEfdYrM8LyozHa19DxZieejy1Z_ogVolFN4DqgIdcdTnhv8_zeQRBXVbj_pYtOqWyDhGZJHGKj0Xmc3DaXokxGeIp8uVumLcwyQ/s320/Jokowi%20Feeport.jpg)
Banyak pihak yang terkejut ketika Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang tidak pernah berani dilakukan oleh rezim pemerintahan sebelumnya dari era Suharto sampai jaman Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, yaitu meningkatkan kompisisi saham pemerintah Indonesia di PT. Freeport Indonesia. Sampai dua periode pemerintahan Presiden SBY, saham pemerintah RI hanya 9,36 persen. Sementara itu pemegang saham lainnya adalah dimiliki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX), yang memiliki saham mayoritas sebesar 90,64%. Presiden Jokowi kemudian membentuk tim untuk melakukan negosiasi agar Pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas. Setelah dilakukan negosiasi yang cukup panjang, pada Desember 2018, pemerintah Indonesia berhasil membeli saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% sehingga saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi sekitar 60,63%. Sebagaimana diketahui PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang didirikan ket