Human Rights Alert

 Pramono Anung pemenang Pilkada Jakarta 2024 sebelumnya mengatkan bahwa akan melakukan kunjungan ke Kampung Bayam dan Kampung Akuarium setelah dilantik. Selain itu Pramono Bersama Rano Karno juga tengah menyiapkan tim transisi untuk mempersiapkan 100 hari pertamanya sebagai orang nomor satu di Jakarta. Alasan Pramono membentuk tim transisi adalah fokus bekerja demi memenuhi sejumlah janji politiknya selama masa kampanye Pilkada 2024. Hal itu diungkap Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno. Menurutnya, tim tersebut sedang disiapkan dan akan diumumkan ke publik pada saat yang tepat. Sebagaimana dilaporkan berita online CNNIndonesia.com, Iwan Tarigan, Juru Bicara Tim Pemenangan Mas Pram Bang Doel ini menyatakan bahwa, "Mas Pram dan Bang Doel sampai saat ini baru akan membentuk tim transisi. Tim ini berisikan orang-orang yang selama ini membantu Mas Pram dan Bang Doel," Lebih lanjut Iwan mengatakan pula bahwa anggota tim transisi adalah orang-orang yang tahu ca...

  Megawati Ketum PDI-P Bilang Begini Pada Presiden Prabowo Soal Makan Gizi Gratis Pada Pilpres 2024 yang lalu Prabowo Subianto sebagai Capres kala itu menjanjikan makan siang gratis untuk para pelajar di seluruh Indonesia. Tujuannya agar anak-anak Indonesia mendapat gizi dan nutrisi yang memadai demi tumbuh kembang dan membantu kecerdasan mereka. Sering pula dilakukan uji coba makan gratis, yang akhirnya disebut sebagai makan gizi gratis di berbagai sekolah dan pesantren. Prabowo menganggarkan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Program ini direncanakan untuk dieksekusi pada Januari 2025. Namun, sebelum makan gizi gratis itu terlaksana, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa karena terbatasnya anggaran, akhirnya anak-anak Indonesia akan diberikan makan siang gratis dengan anggaran sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per anak per hari. Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subianto sedang masak bersama. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu (Image: kumparan.com)  Keputus...

  Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, meskipun akhirnya yang dikenai PPN 12 persen adalah barang-barang mewah. Berbeda dengan pemerintah Indonesia, anggota ASEAN lainnya, Vietnam melakukan pemangkasan PPN untuk mendukung bisnis dan mendorong produksi dalam negeri serta meningkatkan konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Apa dampak naik dan turunnya PPN bagi negara dan masyarakat?  Dilansir dari Vietnam Plus pada Senin (9/12/2024), PPN di Vietnam akan turun menjadi 8 persen dari 10 persen sampai dengan Juni 2025. Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% ke 8% hingga Juni tahun 2025. Keputusan penting ini telah disetujui Parlemen Vietnam. Menurut berita online idxchannel.com (9/12/2024) pemangkasan PPN oleh pemerintah Vietnam ini telah dijalankan sejak Januari 2024. B...

  Mahkamah Konstitusi akan direpotkan dengan banyaknya gugatan atau permohonan sengketa Pilkada Serentak 2024, yang didominasi gugatan dari pasangan calon bupati dan walikota. Gugatan yang paling banyak diulas di televisi nasional, media online dan podcast adalah rencana tim hukum RIDO, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, yang didukung 15 partai ini alias KIM Plus. Berbagai media online juga mewartakan gugatan dari Edy Rahmayadi Mantan Gubernur Sumatera Utara yang berpasangan dengan Hasan Basri pada Pilkada Sumut. Edy-Hasan menggugat kemenangan pasangan Bobby, menantu mantan Presiden Jokowi yang berpasangan dengan Surya, politisi dari partai Golkar. Edy Rahmayadi, Jokowi dan Bobby  Nasution (Image: tempo.co) Pasangan Edy-Hasan terdaftar sebagai pemohon dalam gugatan tersebut Sementara itu, kuasa hukum Pemohon ialah Yance Aswin, Abd Manan, Bonanda Japatani Siregar. Mereka telah resmi mengajukan gugatan ke MK. Mereka mendaftarkan gugatan pada hari Sel...

 Di tengah semangatnya tim RIDO atau pasangan calon Ridwan Kamil Suswono yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena mempermasalahkan formular C6 yang dianggap tidak terdistribusi, Bima Arya Sugiarto, mantan Walikota Bogor, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa hasil Pilgub Jakarta 2024 tetap sah meskipun tingkat partisipasi pemilih jeblok. Berdasarkan catatan KPU Jakarta, tingkat golput dalam Pilgub Jakarta sekitar 42 persen. Sebagaimana dilaporkan media online tempo.co (10/12/2024), Bima Arya menegaskan kepada media bahwa, "Ya tetap saja itu valid, legitimasi berikutnya adalah legitimasi dalam hal kinerja pemerintahan," Pernyataan itu dicatat oleh media setelah Bima Arya rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024. Bima Arya, mantan Walikota Bogor, kini Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabinet Prabowo Subianto (arahkita.com) Lebih lanjut ...

  Praktik Standar Ganda Negara-Negara Maju dalam Reaksi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Berbagai Negara   Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal, namun dalam praktiknya, reaksi negara-negara maju terhadap pelanggaran HAM seringkali diwarnai oleh kepentingan politik dan ekonomi, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai standar ganda.  Standar ganda ini terlihat ketika negara-negara maju menunjukkan perbedaan sikap atau tindakan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara berdasarkan hubungan politik dan ekonominya dengan negara tersebut. Berikut adalah beberapa contoh yang menggambarkan praktik standar ganda dalam kebijakan luar negeri negara-negara maju. Warga dunia berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi di berbagai bidang dan aspek kehidupan (Image: unesco.org)   Contoh Kasus 1: China dan Arab Saudi China China sering menjadi sorotan internasional karena pelanggaran HAM, terutama te...

  Dari Suara ke Aksi: Kebebasan Ekspresi dalam Demokrasi Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Konteks Negara Demokrasi Apakah Indonesia sudah termasuk sebagai negara yang memenuhi kriteria sebagai negara yang menjalankan kaidah-kaidah demokrasi? Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan pilar utama dalam negara demokrasi. Konsep ini tidak hanya menjadi bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang terbuka, dinamis, dan toleran. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi kaitan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan konsep negara demokrasi, serta melihat bagaimana penerapan kebebasan ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan mengemukakan pendapat dan ekspresi adalah pilar demokrasi selain kebebasan pers dan penegakan hukum atau pemilihan umum secara langsung (Image: fisip.umsu.ac.id)   Definisi dan Asal Usul Kebebasan Berpendapat dan Bereksprsi Kebebasan berpendapat dan be...

  Dampak Standar Ganda Negara-negara Besar dalam Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Negara-negara besar seringkali memproklamirkan diri sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Mereka mengadvokasi kebebasan, keadilan, dan hak-hak individu di forum internasional, menjadikannya sebagai landasan moral dalam kebijakan luar negeri mereka. Namun, terdapat fenomena standar ganda ketika pelanggaran HAM terjadi di negara-negara sekutu atau sahabat terdekat mereka. Sikap ambigu dan inkonsisten ini menimbulkan berbagai dampak negatif baik di kancah internasional maupun domestik.   Fenomena Standar Ganda Standar ganda terjadi ketika negara-negara besar menerapkan kebijakan atau sikap yang berbeda terhadap pelanggaran HAM tergantung pada hubungan diplomatik dan kepentingan strategis mereka. Misalnya, negara besar mungkin mengutuk pelanggaran HAM di negara-negara yang dianggap musuh atau tidak bersahabat, namun bersikap diam atau bahkan mendukung sekutunya yang ...