Human Rights Alert

 Setelah menjadi polemik berhari-hari, akhirnya pagar misterius yang terbuat dari bambu dibongkar oleh TNI AL bersama para nelayan. Pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilo meter itu menjadi bahan perbincangan di berbagai televisi nasional, media online, koran dan heboh di media sosial. Pagar laut itu telah menghambat mata pencaharian para nelayan, sehingga penghasilan nelayan menurun drastis karena ikan yang bisa ditangkap tidak seperti biasanya.  Menurut Brigjen Mar Harry Indarto  Komandan Pangkatan Utama TNI AL (Danlantamal) III menjelaskan bahwa perintah pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025), merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Brigjen Harry juga menjelaskan, TNI AL dikerahkan untuk mencabut pagar yang sempat menjadi sorotan para pengamat politik, pegiat lingkungan hidup dan warganet begitu pula di kalangan para nelayan.  Pagar Misterius di Laut Banten akhirnya dicabut (Image: money...

 Pada Pemilihan Umum Presiden 2019 antara patahana Joko Widodo alias Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Sebagaimana diketahui, yang digadang-gadang sebagai cawapres saat itu adalah Mahfud MD, namun batal pada saat-saat akhir, dan ini mengejutkan para pengamat politik maupun masyarakat.  Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi yang berjalan sangat kompetitif, apalagi Jokowi adalah patahana saat itu. Saat itu lawannya adalah pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang ketika itu mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Akhirnya pasangan Jokowi Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres, meskipun sempat terjadi sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi.  Jokowi mengenakan busana adat Jawa pada sebuah acara (Image: kabar24.bisnis.com) Ternyata Pilpres 2019 menyisakan sebuah kasus yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Semarang. Menurut kompas.com, sidang ini merupakan  kasus dugaan korupsi di DJKA atau Direktorat Jende...

  Sejarah Berdirinya PDI-P dan Tantangan Dari Era Orde Baru  Hingga Pasca Reformasi 1998 Ada banyak ulasan dan berita di media online maupun televisi nasional bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P sedang digoyang pihak-pihak tertentu. Jika menengok sejarah politik Indonesia, khususnya dari era orde baru - pemerintahan Presiden Suharto - PDI-P sejak sebelum dan sesudah didirikan oleh Megawati Sukarno Putri, partai yang terkenal sebagai partai wong cilik ini sudah biasa digoyang, namun disayang oleh para simpatisan dan anggotanya yang tersebar luas dari kota besar sampai kecamatan, desa dan dusun terpencil.  Adalah menarik untuk mengetahui bagaimana sejarah PDI Perjuangan dengan segala dinamikanya dari era pemerintahan Presiden Suharto, jaman reformasi, sampai saat ini, bukan hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan bagaimana prospek PDI-P pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.  Jokowi, Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subiant...

  Megawati Ketum PDI-P Bilang Begini Pada Presiden Prabowo Soal Makan Gizi Gratis Pada Pilpres 2024 yang lalu Prabowo Subianto sebagai Capres kala itu menjanjikan makan siang gratis untuk para pelajar di seluruh Indonesia. Tujuannya agar anak-anak Indonesia mendapat gizi dan nutrisi yang memadai demi tumbuh kembang dan membantu kecerdasan mereka. Sering pula dilakukan uji coba makan gratis, yang akhirnya disebut sebagai makan gizi gratis di berbagai sekolah dan pesantren. Prabowo menganggarkan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah). Program ini direncanakan untuk dieksekusi pada Januari 2025. Namun, sebelum makan gizi gratis itu terlaksana, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa karena terbatasnya anggaran, akhirnya anak-anak Indonesia akan diberikan makan siang gratis dengan anggaran sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per anak per hari. Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subianto sedang masak bersama. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu (Image: kumparan.com)  Keputus...

  Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, meskipun akhirnya yang dikenai PPN 12 persen adalah barang-barang mewah. Berbeda dengan pemerintah Indonesia, anggota ASEAN lainnya, Vietnam melakukan pemangkasan PPN untuk mendukung bisnis dan mendorong produksi dalam negeri serta meningkatkan konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Apa dampak naik dan turunnya PPN bagi negara dan masyarakat?  Dilansir dari Vietnam Plus pada Senin (9/12/2024), PPN di Vietnam akan turun menjadi 8 persen dari 10 persen sampai dengan Juni 2025. Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% ke 8% hingga Juni tahun 2025. Keputusan penting ini telah disetujui Parlemen Vietnam. Menurut berita online idxchannel.com (9/12/2024) pemangkasan PPN oleh pemerintah Vietnam ini telah dijalankan sejak Januari 2024. B...