Human Rights Alert

  Sejarah Berdirinya PDI-P dan Tantangan Dari Era Orde Baru  Hingga Pasca Reformasi 1998 Ada banyak ulasan dan berita di media online maupun televisi nasional bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P sedang digoyang pihak-pihak tertentu. Jika menengok sejarah politik Indonesia, khususnya dari era orde baru - pemerintahan Presiden Suharto - PDI-P sejak sebelum dan sesudah didirikan oleh Megawati Sukarno Putri, partai yang terkenal sebagai partai wong cilik ini sudah biasa digoyang, namun disayang oleh para simpatisan dan anggotanya yang tersebar luas dari kota besar sampai kecamatan, desa dan dusun terpencil.  Adalah menarik untuk mengetahui bagaimana sejarah PDI Perjuangan dengan segala dinamikanya dari era pemerintahan Presiden Suharto, jaman reformasi, sampai saat ini, bukan hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan bagaimana prospek PDI-P pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.  Jokowi, Megawati Sukarno Putri dan Prabowo Subiant...

  Dari Suara ke Aksi: Kebebasan Ekspresi dalam Demokrasi Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Konteks Negara Demokrasi Apakah Indonesia sudah termasuk sebagai negara yang memenuhi kriteria sebagai negara yang menjalankan kaidah-kaidah demokrasi? Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan pilar utama dalam negara demokrasi. Konsep ini tidak hanya menjadi bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang terbuka, dinamis, dan toleran. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi kaitan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan konsep negara demokrasi, serta melihat bagaimana penerapan kebebasan ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan mengemukakan pendapat dan ekspresi adalah pilar demokrasi selain kebebasan pers dan penegakan hukum atau pemilihan umum secara langsung (Image: fisip.umsu.ac.id)   Definisi dan Asal Usul Kebebasan Berpendapat dan Bereksprsi Kebebasan berpendapat dan be...

  Dampak Standar Ganda Negara-negara Besar dalam Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Negara-negara besar seringkali memproklamirkan diri sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Mereka mengadvokasi kebebasan, keadilan, dan hak-hak individu di forum internasional, menjadikannya sebagai landasan moral dalam kebijakan luar negeri mereka. Namun, terdapat fenomena standar ganda ketika pelanggaran HAM terjadi di negara-negara sekutu atau sahabat terdekat mereka. Sikap ambigu dan inkonsisten ini menimbulkan berbagai dampak negatif baik di kancah internasional maupun domestik.   Fenomena Standar Ganda Standar ganda terjadi ketika negara-negara besar menerapkan kebijakan atau sikap yang berbeda terhadap pelanggaran HAM tergantung pada hubungan diplomatik dan kepentingan strategis mereka. Misalnya, negara besar mungkin mengutuk pelanggaran HAM di negara-negara yang dianggap musuh atau tidak bersahabat, namun bersikap diam atau bahkan mendukung sekutunya yang ...

Di tengah pandemi global gara-gara serbuan COVID-19 yang sedang dihadapi warga dunia dengan perasaan ngeri-ngeri sedap alias perasaan campur aduk, Indonesia juga sibuk dengan Kue Klepon yang memiliki rasa sensasional ini karena ada efek muncrat ketika masuk mulut.  Kesibukan itu bukan hanya terjadi di dapur pembuat jajanan pasar, juga terjadi di dunia maya. Setelah Kue Klepon yang makin sedap karena ditaburi parutan kelapa ini dibully, ramailah warganet atau para Netizen dan pecinta Kuliner Nusantara yang serentak membela eksistensi sang Klepon yang tidak berdosa ini.  Nikmatnya Kue Klepon di Jaman Now (lifestyle.sindonews.com) Perundungan yang diderita oleh Kue Klepon telah membangkitkan rasa "patriotisme" warga dari berbagai kalangan, baik yang senang menikmati jajanan pasar dengan alas daun pisang maupun yang sebelum ada serangan virus Corona yang juga dengan rasa bahagia menyantap kue lezat ini di C afé   atau coffee shop yang berpendingin udara kaleng di berb...